Direktorat Jenderal Pajak Mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak Bisa Melalui ‘Virtual Office’

Direktorat Jenderal Pajak Mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak Bisa Melalui 'Virtual Office'

virtual office jakarta selatan – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memungkinkan kantor virtual untuk bisa diaplikasikan sebagai daerah pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan hal hal yang demikian dikerjakan untuk mempermudah proses operasional bisnis sepatutnya pajak.

“Ini juga mencontoh popularitas perkembangan teknologi, sehingga ini dalam rangka DJP tak menghambat perkembangan hal yang demikian,” kata Robert.

 

Ketetapan kantor virtual ialah mempunyai ruangan jasmani untuk daerah kesibukan usaha (space for each client) dan terdapat kesibukan pengelolaan kantor virtual yang secara riil dikerjakan oleh penyedia jasa kantor virtual. Dalam peraturan yang lama, sepatutnya pajak tak bisa memakai kantor virtual sebagai daerah pengukuhan PKP.

Kemudian, DJP juga memberikan kemudahan berupa percepatan bentang waktu menerima surat pengukuhan PKP dari 10 hari menjadi satu hari.Surat pengukuhan PKP ialah surat yang diterbitkan oleh kantor pajak sebagai pemberitahuan bahwa pengusaha sudah dikukuhkan sebagai sepatutnya pajak PPN.

Robert mengatakan bahwa dalam ketetapan yang lama, bentang waktu penyelesaian permohonan pengukuhan PKP menempuh 10 hari kerja sebab petugas pajak diwajibkan menjalankan penelitian lapangan terpenting dulu “Sesudah dicek di lapangan ada baru dikasih nomornya. Kini dibetuli cukup satu hari kerja sebab penelitian lapangan telah tak patut dikerjakan di depan,” kata ia.

Baca Juga: serviced office jakarta selatan murah